Topmetro.news – Bupati Asahan H Surya BSc menandatangani komitmen bersama atas tindak lanjut hasil sosialisasi dan penilaian diagnostik Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dengan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provsu di Aula BPKP Provsu, Rabu (25/5/2022).
Kepala Perwakilan BPKP Provsu Kwinhatmaka mengatakan kegiatan yang kita laksanakan hari ini merupakan komitmen bersama kita. Untuk meningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) integrasi Pemerintah Kabupaten khususnya dalam hal peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
Kwinhatmaka mengatakan selain untuk meningkatkan IEPK. Komitmen bersama ini juga dapat mencegah tindak pidana korupsi dan meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
Kwinhatmaka menegaskan dari hasil sosialisasi dan penilaian diagnostik IEPK yang dilakukan bulan April 2022, merekomendasikan Pemkab Asahan untuk menyusun draft kebijakan antikorupsi yang terintegrasi, menyusun seperangkat sistem antikorupsi antara lain Peraturan Kepala Daerah terkait saluran pengaduan internal Whistle Blowing System (WBS) dan kegiatan pembelajaran antikorupsi yang terencana/terjadwal, kepada pihak internal dan eksternal/stakeholders terkait pencegahan korupsi.
Bupati Asahan mengatakan tujuan pelaksanaan acara ini adalah untuk mengetahui gambaran awal IEPK. Dan implementasinya serta mengidentifikasi kelemahan pengendalian korupsi dan menentukan area penguatannya.
Bupati Asahan mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya pemahaman dan pelaksanaan 5 aspek fundamental yaitu akuntabilitas, transparansi, independensi, koordinasi, dan partisipasi.
“Penerapan IEPK ini akan dijadikan basis data perbaikan tata kelola di masa depan. Bisa juga dgunakan untuk peningkatan pengendalian risiko dan penguatan pengendalian antikorupsi. Paling penting bahwa IEPK ini akan menjadi alat ukur kinerja atau pembanding antar waktu. Dan antar unit kerja dalam upaya pencegahan korupsi”, kata Bupati
Penulis | En.
